Tanggung Jawab Hukum
untuk Penangan Kuda
yang Bekerja
Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan program kesehatan hewan di seluruh Indonesia. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap individu berkewajiban untuk merawat, menjaga, merawat dan melindungi hewan dengan sebaik-baiknya, sehingga hewan tersebut bebas dari kelaparan, kehausan, perlakuan buruk & pelecehan, ketakutan dan kesusahan.
Oleh: Fiolitha Berandhini, S.H,
Founder Animal Dont Speak Human
“hewan penolong” adalah, hewan yang dipelihara untuk memberikan pelayanan bagi manusia seperti menjaga harta benda, mendeteksi tindakan kriminal, membantu melacak korban kecelakaan atau sebagai hewan angkut.
“hewan lab” adalah hewan yang secara khusus dipelihara untuk digunakan dalam eksperimen, penelitian, pengujian, pengajaran dan pembuatan bahan biomedis atau bahkan sebagai hewan uji dalam penelitian penyakit.
“hewan peliharaan” adalah hewan yang dipelihara khusus untuk olahraga, kesenangan, dan kecantikan
Berdasarkan kategori tersebut, kuda yang dipelihara oleh pengemudinya untuk menarik gerobak dikategorikan sebagai hewan penolong. Mereka disimpan untuk memberikan layanan bagi manusia dengan menarik gerobak.
Jika pengemudi tidak memberi makan kuda, ia dapat dituntut sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Jika pengemudi membiarkan kotoran kudanya berserakan di jalan, ia juga dapat dijerat dengan mengacu pada peraturan daerah tentang ketertiban umum.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (“UU 18/2009”)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
(“UU 41/2014”)
Pasal 66A
(1) Setiap orang dilarang menganiaya dan/atau menyalahgunakan Hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif.
(2) Setiap orang yang mengetahui suatu perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkannya kepada instansi yang berwenang.
Pengemudi yang menyalahgunakan atau menyalahgunakan kudanya, dapat dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 91B UU 41/2014:
(1) Setiap orang yang menganiaya dan/atau menyalahgunakan Hewan sehingga mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda. paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
Selain itu, Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) juga mengatur tentang penyalahgunaan hewan
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan setiap orang yang tanpa tujuan yang tepat atau melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau menyebabkan kesehatannya;
setiap orang yang tanpa tujuan yang tepat atau di luar batas-batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak menyediakan makanan yang diperlukan untuk hidup bagi hewan, yang seluruhnya atau sebagian berada dalam penguasaan dan penguasaannya, atau hewan yang diwajibkan untuk menjaga
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau luka berat lainnya, atau kematian, orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, untuk binatang. penganiayaan.
(3) Jika hewan tersebut milik pelaku, maka hewan tersebut dapat disita.
